Selasa, 30 Juli 2024, menjadi hari penuh dinamika di depan Kantor Bupati Sumenep. Massa aksi yang tergabung dalam Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran Indonesia (SAKAI) turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep. Mereka menilai bahwa pengelolaan APBD masih jauh dari harapan, dengan sorotan utama pada minimnya program pengentasan kemiskinan dan prioritas berlebih pada bantuan sosial.
Dalam orasinya, para demonstran menyatakan bahwa alokasi APBD seharusnya lebih berpihak pada masyarakat kecil melalui program-program konkret untuk menanggulangi kemiskinan. Namun, mereka mengklaim, kebijakan saat ini hanya terfokus pada bantuan sosial tanpa adanya langkah strategis jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan.
“Kami mendesak pemerintah daerah agar mengkaji ulang kebijakan APBD yang saat ini tidak tepat sasaran. Jangan hanya berfokus pada bansos, tapi pikirkan juga keberlanjutan ekonomi masyarakat,” seru salah satu orator aksi dari atas mobil komando.
Polres Sumenep Berperan Aktif dalam Pengamanan
Di tengah riuhnya aksi, Polres Sumenep mengerahkan lebih dari seratus personel untuk menjaga situasi tetap kondusif. Berkat pendekatan humanis dan koordinasi yang baik, aksi berlangsung dengan damai tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum. Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, melalui Kasihumas Polres Sumenep, AKP Widiarti S.H., memberikan apresiasi atas sikap kooperatif para peserta aksi.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pengamanan yang optimal dengan pendekatan persuasif. Terima kasih kepada para pendemo yang telah menjalankan aksi dengan damai dan sesuai aturan,” ujar AKP Widiarti. Ia juga menambahkan bahwa dialog yang konstruktif antara pihak kepolisian dan demonstran menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana kondusif selama unjuk rasa.
Poin Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi yang berlangsung sekitar tiga jam ini, massa SAKAI membawa beberapa tuntutan utama. Mereka meminta evaluasi mendalam terhadap kebijakan APBD, khususnya terkait prioritas pengeluaran. Menurut mereka, dana bansos memang penting, tetapi tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan. Program-program seperti pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur di daerah pelosok seharusnya mendapat porsi yang lebih besar.
“Kita butuh solusi jangka panjang, bukan sekadar bansos yang sifatnya sementara. Ini saatnya pemerintah mengambil langkah serius untuk membangun ekonomi daerah,” tegas salah satu koordinator aksi.
Respons Pemerintah Daerah
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait tuntutan yang disuarakan oleh SAKAI. Namun, demonstran berharap bahwa aksi mereka menjadi pemantik untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan pemangku kebijakan. Mereka juga mengingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak diindahkan, aksi serupa akan terus digelar.
“Kami di sini bukan untuk memusuhi, tetapi untuk mengingatkan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil justru tidak dimanfaatkan dengan maksimal,” ujar seorang demonstran.
Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis
Kapolres Sumenep melalui Kasihumas juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam menangani aksi unjuk rasa. Para personel yang dikerahkan telah dibekali arahan khusus agar tetap bersikap tenang dan tidak mudah terpancing provokasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan semua pihak merasa aman, baik dari sisi pendemo maupun masyarakat umum di sekitar lokasi.
“Kami mengingatkan seluruh personel untuk selalu mengedepankan pelayanan yang humanis. Pendekatan persuasif adalah kunci dalam menjaga keamanan selama aksi berlangsung,” kata AKP Widiarti.
Antusiasme Masyarakat Lokal
Keberadaan aksi unjuk rasa di pusat kota juga menarik perhatian masyarakat sekitar. Beberapa warga menyatakan simpatinya terhadap tuntutan SAKAI. Mereka berharap bahwa aksi ini menjadi pemacu bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Sumenep.
“Kami mendukung aksi seperti ini, asalkan dilakukan dengan damai. Pemerintah perlu mendengar suara rakyatnya,” kata seorang warga yang ikut menyaksikan aksi tersebut.
Harapan untuk Masa Depan
Melalui aksi ini, SAKAI tidak hanya menyampaikan kritik tetapi juga menawarkan solusi. Mereka mendorong adanya audit independen terhadap pengelolaan APBD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mereka juga mengusulkan pembentukan tim khusus untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan.
“Ini bukan soal politik, ini soal tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep,” ujar salah satu perwakilan massa aksi sebelum membubarkan diri.
Kesimpulan
Unjuk rasa yang berlangsung damai ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa kebijakan yang tepat sasaran adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Dengan tuntutan yang jelas dan pendekatan damai, SAKAI berhasil menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa menimbulkan kekacauan.
Rencana Ke Depan
Masyarakat berharap agar dialog lebih lanjut antara pemerintah dan elemen masyarakat seperti SAKAI dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
