Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep kian menunjukkan kepemimpinannya dalam proses digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dalam sebuah agenda penting bertajuk High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar pada 19 Juni 2025, Bapenda tampil sebagai penggerak utama di balik suksesnya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah paling timur Pulau Madura ini.
Acara yang diselenggarakan di Pendopo Agung Keraton Sumenep ini bukan hanya pertemuan simbolis, melainkan menjadi ruang strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kebijakan. Di hadapan Bupati Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., serta perwakilan Bank Indonesia, Kepala Bapenda Sumenep Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si., menyampaikan komitmen institusinya dalam membangun sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap era digital.
Dalam sambutannya, Bupati Fauzi menekankan bahwa penerapan ETPD adalah bagian penting dari reformasi birokrasi keuangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah. Digitalisasi ini, menurutnya, bukan sekadar meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menutup celah kebocoran anggaran dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks ini, Bapenda berperan sebagai ujung tombak karena menjadi pengelola utama penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi.
Kepala Bapenda Sumenep, Faruk Hanafi, menyebut bahwa pihaknya terus melakukan berbagai langkah terobosan agar sistem pembayaran pajak dan retribusi bisa dilakukan secara non-tunai. Ia mencontohkan integrasi QRIS ke sejumlah layanan daerah, serta kerja sama dengan desa dan agen laku pandai untuk menjangkau wilayah pelosok. Strategi ini tak hanya memudahkan masyarakat dalam membayar, tetapi juga memperkecil risiko manipulasi data penerimaan.
Lebih dari itu, Faruk menyoroti tantangan geografis Sumenep yang memiliki 126 pulau, dengan 48 di antaranya berpenghuni. “Kondisi ini menantang, tapi bukan alasan untuk menunda digitalisasi,” ujarnya. Ia optimistis bahwa dengan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah provinsi dan Bank Indonesia, digitalisasi keuangan daerah bisa dijalankan merata, termasuk hingga wilayah kepulauan. Bapenda juga telah memulai pendekatan partisipatif dengan melibatkan perangkat desa dalam penguatan sistem digital.
Indeks ETPD Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari angka 88 di tahun 2022, melonjak menjadi 92 di tahun 2023, dan menembus 97 pada 2024. Angka ini mencerminkan keberhasilan Bapenda dalam membangun sistem pembayaran digital yang tidak hanya dapat diterima masyarakat, tetapi juga efektif dalam mendongkrak pendapatan daerah. “Kami menargetkan bisa mempertahankan tren ini sambil terus memperluas jangkauan layanan digital,” tegas Faruk.
Dalam forum tersebut, kehadiran pelaku UMKM seperti Tajamara dan pengelola kawasan Taman Adipura menjadi bukti bahwa digitalisasi juga menyentuh sektor ekonomi rakyat. Bapenda mendukung penuh proses elektronifikasi transaksi para pelaku usaha, baik untuk pembayaran sewa tempat, retribusi, maupun pemrosesan perizinan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari ekosistem digital yang saling terhubung antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat luas.
Transformasi digital yang dilakukan Bapenda juga tidak lepas dari peran penting edukasi publik. Melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan di tingkat kecamatan dan desa, masyarakat kini mulai terbiasa menggunakan metode pembayaran non-tunai. Bahkan di beberapa desa, penggunaan QRIS untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah mulai diterapkan. Hal ini menjadi indikator bahwa penerimaan digital diterima dengan baik oleh warga, termasuk di wilayah yang sebelumnya identik dengan transaksi tunai.
Ke depan, Bapenda menyiapkan langkah lanjutan berupa pengembangan dashboard digital yang bisa diakses oleh publik untuk melihat progres penerimaan pajak, peta capaian per kecamatan, serta laporan penggunaan dana dari PAD. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Dengan sistem terbuka seperti ini, masyarakat bisa turut serta mengawasi penggunaan dana publik.
Komitmen Bapenda dalam memperkuat transformasi digital menjadi kunci bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menciptakan tata kelola yang adaptif, jujur, dan inklusif. Dengan pendekatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta dukungan dari Bank Indonesia dan berbagai mitra strategis lainnya, Sumenep berada pada jalur yang tepat untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Peran Bapenda sebagai penggerak perubahan kini makin terlihat nyata dan berdampak luas bagi pembangunan daerah.
